Bapenda Parimo Hadiri Sosialisasi Peta Jalan ETPD di Jakarta
JAKARTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus memperkuat komitmennya dalam mentransformasi sistem keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran perwakilan Bapenda Parimo dalam kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana Aksi (Renaksi) Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan strategis ini berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026, bertempat di Tavia Heritage Hotel, Jakarta.
Fokus Utama Kegiatan
Acara yang diinisiasi oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif kepada pemerintah daerah dalam menyusun strategi digitalisasi yang terukur. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:
Penyusunan Roadmap ETPD: Menyusun langkah-langkah strategis jangka menengah untuk penguatan infrastruktur pembayaran digital.
Optimalisasi Renaksi: Memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki rencana kerja yang selaras dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kanal non-tunai.
Evaluasi Indeks ETPD: Memahami parameter penilaian agar Kabupaten Parigi Moutong tetap berada pada kategori "Digital" dalam Championship TP2DD.
Dampak bagi Parigi Moutong
Kehadiran Bapenda Parimo dalam sosialisasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan di daerah tidak hanya transparan, tetapi juga efisien. Dengan penerapan ETPD yang matang, masyarakat Parimo akan semakin mudah dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui berbagai kanal digital seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking.
"Partisipasi ini adalah langkah nyata kita untuk memastikan Parigi Moutong tidak tertinggal dalam ekosistem ekonomi digital. Peta jalan yang kita susun hari ini akan menjadi fondasi transparansi keuangan di masa depan," ujar perwakilan Bapenda Parimo di sela-sela kegiatan.
Sinergi Pusat dan Daerah
Melalui kegiatan di Tavia Heritage Hotel ini, Kemendagri berharap pemerintah daerah mampu mempercepat implementasi elektronifikasi guna menutup celah kebocoran anggaran dan meningkatkan akuntabilitas publik.
